Halalkah Menggunakan E-Money Seperti GoPay ?

AL-IKHLASH, Technomuslim, Bagaimana status e-Money, halal atau haram? Bagaimana hukum menggunakan E-Money, termasuk pengisian ulang (Top Up) dengan biaya administrasitertentu, boleh atau tidak?

E-Money (uang elektronik) wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana. Banyak varian E-Money ini. Sebagian mengharuskan penggunanya mempunyai rekening di sebuah bank tertentu. Ada pula yag berbentuk kartu E-Money yang dijual bebas. Kita cukup membeli kartu E-Money itu dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu kita bebas menggunakan kartu tersebut cukup dengan melakukan tapping atau gesek di kasir pembayaran sebuah merchant.

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit uang elektronik itu; dan (4) nilai uang elektronik itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.

Layaknya uang E-Money ini tidak hanya untuk membayar telepon umum, tetapi dapat pula digunakan untuk membayar tagihan listrik, telepon, tv berlangganan, pembelian tiket, jalan tol, tiket kereta, bus, pembelian bahan bakar, dan belanja keperluan sehari-hari.

Secara umum uang elektronik dibedakan dua jenis yaitu: (1) uang elektronik bentuk kartu yang di dalamnya identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau teregistrasi; (2) uang elektronik bentuk kartu yang tanpa identitas pemegang. Ada pula uang elektronik yang menggunakan telepon seluler sebagaimedium penyimpanannya.

Keunggulan uang elektronik yakni bersifat praktis karena kita tidak perlu membawa fisik uang. Keunggulan lainnya, transaksi lebih cepat, tinggal menempel kartu dan tidak perlu menghitung lembar demi lembar uang. Keunggulan selanjutnya, kita bisa melacak setiap pengeluaran sehingga memudahkan dalam mengelola keuangan.

Adapun kekurangan uang elektronik di antaranya tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi di pedesaan dan pasar tradisional. Uang elektronik ini juga mempunyai risiko hilang dan rusak. Apalagi jika kitammemasukkan uang dalam jumlah besar. Sekali kartu itu rusak atau hilang, hilanglah semua uang kita.
Inilah fakta uang elektronik atau E-Money.

Status hukum E-Money

Mengenai status hokum uang elektronik dapat dilihat dari bebrapa aspek:

1. Aspek fisik kartu fisik elektronik

Secara factual uang elektronik berbeda dengan kartu pulsa. Kartu pulsa terkait dengan jasa layanan telekomunikasi. Adapun uang elektronik adalah alat yang berfungsi sebagai uang. Di dalamnya ada nominal uang yang kita simpan di kartu tersebut. Meski Bank Indonesia menyatakan uang elektronik bukan merupakan simpanan, sebagaimana lazimnya dalam perbankan, nyatanya tetap merupakan simpanan.

Karena itu uang elektronik ini faktanya seperti kartu Debit. Bank mengeluarkan kartu Debit karena pemilik kartu tersebut mempunyai deposit di bank tempat kartu Debit tersebut dikeluarkan. Pemegang kartu Debit bisa menggunakannya untuk melakukan transaksi karena ada deposit uang yang dia simpan di bank penerbit kartu Debit tersebut. Bedanya: Pertama, pemilik uang elektronik tidak harus mempunyai rekening di bank atau Lembaga keuangan penerbit uang elektronik tersebut. Kedua, pemilik uang elektronik tersebut bisa mengisi uang elektroniknya dimana saja, tanpa harus terikat dengan bank penerbitnya dengan biaya tertentu.

Karena itu penerbitan kartu yang berfungsi sebagai uang seperti ini boleh. Demikian juga biaya administrasi, termasuk pembuatan fisik kartunya, juga boleh. Misalnya, penjual kartu E-Money menjual kartu E-Money seharga Rp 50.000 tetapi isinya hanya Rp 25.000. nilai uangnya Rp 25.000, sedangkan Rp 25.000 lainnya merupakan biaya administrasi. Ini boleh. Ini seperti dalam aqod hawalah di bank ketika kita mentransfer uang tertentu dikenai biaya administrasi per transaksi senilai nominal tertentu. Ini juga boleh. Biaya administrasi ini dibenarkan, karena merupakan akad ijarah, dalam bentuk layanan yang diberikan.

Karena ini merupakan akad hawalah, uang elektronik ini dalam akad hawalah bisa disebut [muhal bih [hutang yang dipindahkan]. Dalam konteks ini, para ulama merumuskan bahwa muhal bih ini harus memenuhi empat syarat:

  1. Hutang tersebut merupakan piutang pemegang uang elektronik (mihil) kepada penerbit uang elektronik (muhal‘alayh).
  2. Hutang tersebut harus merupakan hutang yang mengikat (laazim), bukan hutang yang tidak mengikat (jaa’iz). sebagaimana hutang mahar suami kepada istri sebelum disetubuhi, atau harga barang saat dalam tenggat khiyaar.
  3. Jenis, kadar, nilai, dan tenggatnya sudah maklum.
  4. Sesuatu yang bisa ditukar atau dialihkan.

Untuk selengkapnya silahkan kunjungi : Technomuslim.com
https://id.technomuslim.com/bagaimana-hukum-menggunakan-e-money-termasuk-pengisian-ulang-top-halalkah/?source=alikhlash.ponpes.id

Bagikan ke Sosmed

Rizal Hidayat

Madrasah AL-IKHLASH Management, Works as an IT Consultant in Jakarta Indonesia. Currently studying entrepreneurship at the Kemasaja.com project. Computer Engineering 2012

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *